TNI AD bantah Babinsa ditugaskan menagih atau memeriksa pajak

TNI Angkatan Darat menyatakan Babinsa tidak ditugaskan menagih, memeriksa, atau menegakkan hukum perpajakan setelah muncul polemik soal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Donny Pramono mengatakan hingga kini tidak ada penugasan baru maupun perubahan tugas pokok Babinsa di bidang perpajakan. Menurut dia, penyebutan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam surat edaran itu hanya terkait pembangunan jejaring informasi kewilayahan dan koordinasi antarinstansi. Seluruh kewenangan pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum tetap berada di Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan unsur kewilayahan bukan instrumen utama karena DJP mengandalkan Coretax dan pemantauan berbasis geotagging.