Pigai minta payung hukum agar Kementerian HAM bisa cabut izin perusahaan
Yang baru: ia mengaku kementeriannya belum punya dasar anggaran dan kewenangan untuk bantuan kemanusiaan darurat maupun penilaian kepatuhan HAM.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta percepatan pembahasan undang-undang, peraturan presiden, dan instruksi presiden agar Kementerian HAM memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dalam kunjungan di Sumedang, Jawa Barat, Jumat, Pigai mengatakan tanpa landasan itu kementeriannya belum leluasa mengambil langkah konkret, termasuk memberi peringatan hingga mendorong pencabutan izin perusahaan yang melanggar HAM. Ia juga menyebut kementeriannya belum memiliki dasar hukum untuk pemenuhan kebutuhan HAM, sehingga penggunaan anggaran negara bagi bantuan kemanusiaan darurat di wilayah konflik ikut terbatas. Menurut Pigai, usulan aturan sudah disampaikan ke DPR RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara. Republika juga melaporkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberi izin prakarsa penyusunan rancangan perpres tentang penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap bisnis dan HAM.