Komisi III DPR lembur bahas RUU Perampasan Aset di parlemen
Yang baru: DPR sudah menerima surpres penunjukan wakil pemerintah, sementara Panja membahas perampasan tanpa putusan pidana hingga badan pengelola aset.
Komisi III DPR RI mengebut pembahasan RUU tentang Perampasan Aset agar bisa segera disahkan, dengan rapat yang berpotensi berlangsung hingga malam di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan komisinya siap lembur setelah sekitar sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah dibahas pada pekan lalu. Pada rapat Panja hari itu, pembahasan mencakup perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, penelusuran, pemblokiran dan penyitaan, serta pembentukan badan baru untuk mengelola aset hasil tindak pidana. Komisi III juga menerima masukan dari akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa; PPKHI mengusulkan empat pasal tambahan, termasuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Di rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima surpres R-58 tertanggal 27 Oktober 2026 untuk penunjukan wakil pemerintah membahas RUU itu.