DPRD Bandung dorong pidana korporasi usai 10 pohon ditebang
Yang baru: desakan hukum diarahkan hingga pemilik manfaat bisnis padel, bukan hanya pekerja lapangan, disertai gugatan ganti rugi lingkungan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita mendorong penanganan hukum pidana dan perdata atas penebangan 10 pohon besar di depan lapangan padel di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau, Bandung. Ia menilai pemotongan yang terjadi sejak 29 Juni 2026 itu diduga terorganisasi dan terkait dengan pembangunan fasilitas padel di lokasi. Menurut Radea, proses hukum tidak cukup menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga harus menelusuri pemilik manfaat entitas bisnis yang terlibat. Ia mendesak Pemkot Bandung menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi agar pemilik usaha, manajer, hingga komisaris bisa dimintai tanggung jawab bila terbukti terlibat. Selain pidana, ia juga mendorong gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Kasus ini sebelumnya memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, sementara pemkot menaikkan penanganannya dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat.