DPR desak NTB benahi air bersih dan sampah di Gili Tramena
Akibatnya, pengamanan fast boat dan sengketa lahan 65 hektare di Gili Trawangan ikut masuk daftar masalah yang harus dibenahi.
Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membenahi persoalan mendasar di kawasan wisata Gili Tramena—Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air—agar pariwisata di Lombok Utara bisa tumbuh berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi di Mataram, Selasa, anggota Komisi VII Rahmawati menyoroti krisis air bersih dan pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik yang terlihat di pesisir Gili Meno. Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty juga menekankan perlunya roadmap terpadu, pendidikan pariwisata sejak sekolah, serta perbaikan keamanan di transportasi fast boat karena jaket pelampung masih minim. Di saat yang sama, Wakil Kepala Kejati NTB Dandeni Herdiana menyatakan kejaksaan siap memberi pendampingan hukum untuk proyek pengembangan, termasuk terkait aset lahan Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan.