BPK dorong ESG dan Government 5.0 dalam tata kelola K/L
Yang baru: BPK memetakan 6 hambatan, dari fragmentasi data pemerintah hingga kekurangan talenta AI dan risiko siber.
Badan Pemeriksa Keuangan mendorong kementerian dan lembaga menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta mempercepat transformasi menuju Government 5.0 dalam pengelolaan sumber daya negara. Plt Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kombinasi keduanya dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pengambilan kebijakan. Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2025 di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa, ia menyebut enam hambatan utama Government 5.0: kematangan transformasi digital yang belum merata, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM, serta keamanan siber dan kolaborasi. Pada kesempatan itu, Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.