RUU Perampasan Aset Bidik Investasi Bodong hingga Umrah Ilegal
Yang baru: DPR ingin hasil rampasan juga dipakai memulihkan kerugian korban, bukan hanya menghukum pelaku kejahatan ekonomi.
Panitia Kerja RUU Perampasan Aset di DPR memasukkan investasi bodong, arisan bodong, asuransi ilegal, koperasi bodong, hingga biro perjalanan ibadah bermasalah ke dalam cakupan aturan. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra mengatakan rancangan itu dirancang agar aset pelaku dapat disita untuk menutup kerugian korban, termasuk aset lain yang bukan hasil langsung kejahatan bila harta utama tidak mencukupi. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menilai aturan itu penting karena penegakan hukum selama ini kerap berhenti pada pemidanaan, sementara korban belum mendapatkan pemulihan. Pembahasan RUU tetap berjalan saat masa reses, dengan masukan dari masyarakat, organisasi profesi, dan ahli, sebelum dibawa ke pembahasan resmi bersama pemerintah.